Humas PN Ambon: Diversi Dilakukan Berdasarkan UU Peradilan Anak

Ambon – Humas Pengadilan Negeri Ambon, Lucky Rombot Kalalo mengatakan, proses penyelesaian perkara terhadap anak yang terlibat persoalan hukum di luar peradilan melalui diversi dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Untuk anak yang bermasalah dengan hukum, apakah itu tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan sebagainya termasuk kasus narkoba tentunya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak,” katanya, di Ambon, Selasa.

Penjelasan Lucky terkait dilakukannya diversi terhadap sebuah kasus narkoba yang melibatkan seorang anak di bawah umur di Kantor PN Ambon pada 11 Mei 2021, di mana proses diversi ini dihadiri hakim, jaksa penuntut umum, pihak BNN Provinsi Maluku, terdakwa dan keluarganya, serta sebuah LSM yang melakukan pendampingan terhadap anak.

Menurut dia, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan salah satu alternatif mengalihkan proses dari yustisial menuju nonyustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan pengalihan ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

Dalam KUHPidana terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yakni pasal 45 yang mengatur batas maksimal seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 46 KUHPidana mengatur aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah.

Dalam pasal 47 KUHPidana mengatur pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

Berdasarkan deskripsi tiga pasal ini dapat dikemukakan stelsel sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHPidana pada intinya adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan sekalipun kesalahan pelaku terbukti.

Kemudian adanya keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan keputusan, dan adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada anak, khususnya pidana mati dan seumur hidup.

Dari Data yang dihimpun, tidak selamanya upaya diversi berujung penyelesaian di luar peradilan dan terdakwa harus menjalani proses persidangan seperti biasanya.

Seperti kasus pembangkaran sebuah rumah di mana dilakukan diversi di pengadilan. Namun ,pelaku dan keluarga tidak bisa membayar ganti rugi kepada korban maka proses persidangannya berjalan seperti biasa sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat oleh majelis hakim. (Ant)